RUU RTRI, Putra Nababan Ingatkan Wartawannya Harus Multi Skill
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Baleg DPR dengan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran yang menyampaikan masukan atau pendapat terkait RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang RTRI di Gedung
Jakarta, Gesuri.id - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan mengingatkan tentang perbedaan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam peleburan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
Putra menilai, kemampuan skill SDM di RRI dan TVRI yang berbeda ini sudah seharusnya menjadi perhatian serius ketika dua lembaga itu digabung. Menurutnya, wartawan dan personil yang kelak bekerja di RTRI harus multi skill alias beragam kemampuan.
Peleburan RRI dan TVRI sendiri merupakan substansi dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) selama ini oleh DPR RI.
Hal itu dikatakan Putra dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Baleg DPR dengan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran yang menyampaikan masukan atau pendapat terkait RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang RTRI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).
“Kalau kita melihat best practice nya dari RTRI ini di Inggris ada BBC dan di Australia ada ABC. Beberapa waktu lalu saya ABC, saya menyaksikan mereka masih memiliki sejumlah masalah di kompetensi SDM dan juga terkait gaji wartawannya yang tidak sama,” tutur mantan pemred televisi ini.
Putra memaparkan, jika UU RTRI disahkan maka harus ada implikasi efisiensi kerja di seluruh direktorat lembaga Penyiaran ini. Untuk itu, sang jurnalis harus punya banyak kemampaun atau multiskill di dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Misalnya, seseorang wartawan harus bisa menjalankan 3 fungsi sekaligus, yakni sebagai videografer dan reporter, merekam liputannya untuk radio dan menyiarkannya serta menulis untuk media online
“Multi skill ini adalah keniscayaan di dalam menggabungkan RRI dan TVRI,” ujar Putra yang juga anggota Komisi bidang pendidikan DPR itu.
Maka, Putra berharap Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) memberikan pada Baleg hasil kajian kemampuan SDM kedua lembaga penyiaran tertentu.
“Koalisi harus mengkaji juga soal implikasi penggabungan ini terhadap SDM. Jadi kita juga punya pertimbangan dalam pembahasan RUU RTRI. Kalau bicara RUU kita semua pasti kompak mengatakan setuju, tapi implikasi dari UU ini nantinya yang harus kita telaah,” papar Putra.
Sementara itu, Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) merilis UU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) adalah salah satu wujud demokratisasi media dalam hal ini Lembaga Penyiaran Publik yaitu RRI dan TVRI. Seperti diketahui LPP lahir berdasarkan UU 32/2002 tentang Penyiaran.
KNRP juga menekankan wacana untuk menyatukan LPP dalam RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) harus berjalan dengan prinsip independen, netral, serta memberi layanan untuk kepentingan publik.
Untuk itu, KNRP menyatakan mendukung UU RTRI namun LPP harus diatur tersendiri dalam sebuah UU, dan tidak menjadi bagian dari UU Penyiaran agar tidak ada tumpang tindih dan lebih mudah dalam pelaksanaannya. Itu juga demi menjaga bentuk kemandirian dari LPP.
