Please Wait ...
Putra Nababan mengingatkan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkesan mau cuci tangan terhadap calon peserta didik yang tidak lolos zonasi.
Putra sangat menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Kepala Dinas Pendidikan yang tampak absen merasakan kegelisahan warganya.
Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut membuat warga Ibu Kota kerepotan buat memasukkan anaknya ke sekolah negeri, hingga memilih turun ke jalan.
Anies seharusnya paham mengenai permasalahan PPDB DKI karena merupakan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan.
Putra meminta Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, melakukan evaluasi menyeluruh.
Putra menerima banyak aduan dari masyarakat di mana mereka sangat dirugikan oleh aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tersebut.
"Perlu dibuat regulasi yang jelas terkait psikologi asing di sektor industrialisasi dan klinis, karena saat ini kecenderungan psikolog asing mendominasi di sektor itu."
SK Disdik DKI Jakarta No 501/2020 terbukti cacat hukum dan harus dicabut. Siswa yang tidak lolos PPDB harus dicarikan sekolah lain.
"Akibatnya, sang anak sampai menangis, orangtuanya stress. Prestasi dikalahkan usia.”
Putra Nababan menyarankan agar Perpusnas membuat program-program kegiatan berbasis virtual atau daring sesuai dengan perkembangan zaman.
